Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Sawahlunto: Langkah-Langkah yang Perlu Diperhatikan

Sawahlunto – Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, meningkatkan transparansi laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya transparansi laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak terkait dalam mengawasi dan mengontrol pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan Sawahlunto adalah dengan melakukan penerapan standar akuntansi yang baik dan benar. Seperti yang diungkapkan oleh pakar akuntansi, Prof. Dr. Bambang Riyanto, bahwa “penerapan standar akuntansi yang baik dan benar merupakan kunci utama dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan sebuah entitas.”

Selain itu, penting juga untuk melakukan pelatihan kepada staf yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan agar memahami betul prosedur-prosedur yang harus diikuti. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Kepala Dinas Keuangan Sawahlunto, Ibu Siti Nurjanah, yang menyatakan bahwa “sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan.”

Tidak hanya itu, kerjasama yang baik antara pihak terkait seperti Dinas Keuangan, Inspektorat, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga perlu ditingkatkan. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka akan memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Terakhir, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap laporan keuangan. Sebagaimana disampaikan oleh aktivis anti korupsi, Budi Santoso, bahwa “partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi laporan keuangan merupakan bentuk nyata dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah.”

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan transparansi laporan keuangan Sawahlunto dapat terus meningkat sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.