Mengenal Lebih Dekat Sistem Pemeriksaan Keuangan Sawahlunto
Mengenal Lebih Dekat Sistem Pemeriksaan Keuangan Sawahlunto
Sawahlunto, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan potensi ekonomi yang menjanjikan. Namun, di balik gemerlapnya perkembangan ekonomi, terdapat sistem pemeriksaan keuangan yang harus diperhatikan dengan seksama. Mengenal lebih dekat sistem pemeriksaan keuangan Sawahlunto menjadi penting agar dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Menurut Bambang Susanto, seorang pakar keuangan daerah, pemeriksaan keuangan merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan daerah. “Pemeriksaan keuangan tidak hanya sekedar memeriksa anggaran, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut,” ujarnya.
Sistem pemeriksaan keuangan Sawahlunto sendiri mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai tata cara pemeriksaan keuangan yang harus dilakukan secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun inspektorat daerah.
Salah satu kunci keberhasilan pemeriksaan keuangan adalah keterlibatan semua pihak terkait, baik itu pemerintah daerah, lembaga pemeriksa, maupun masyarakat. Menurut Ahmad Basuki, seorang akademisi yang mengkaji sistem pemeriksaan keuangan daerah, “Keterlibatan masyarakat dalam pemeriksaan keuangan dapat mendorong terciptanya good governance dan akuntabilitas yang lebih baik.”
Pentingnya mengenal lebih dekat sistem pemeriksaan keuangan Sawahlunto juga disampaikan oleh Wali Kota Sawahlunto, Arief Yusuf. Beliau menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan mengenal lebih dekat sistem pemeriksaan keuangan Sawahlunto, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam menjaga keuangan daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan.